Kremlin: Presiden Putin Izinkan Warga Sipil Keluar dari Azovstal Mariupol, Gerilyawan Harus Letakan Senjata
Kawasan pabrik baja Azovstal di Mariupol, Ukraina. (Wikimedia Commons/Chad Nagle)

Bagikan:

JAKARTA - Kremlin melihat tidak ada masalah negosiasi dalam situasi di sekitar pabrik Azovstal di Mariupol, Ukraina timur, membedakan antara warga sipil dengan para gerilyawan.

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut, Presiden Rusia Vladimir Putin mengizinkan warga sipil keluar dari Azovstal. Sementara, untuk gerilyawan tegas diminta meletakkan senjata.

Dia membuat komentar ini sebagai tanggapan atas pernyataan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, Kyiv siap untuk negosiasi segera tentang evakuasi orang-orang dari Azovstal.

"Presiden menjelaskan dengan jelas: warga sipil dapat keluar dan pergi ke mana pun mereka mau. Militan harus meletakkan senjata dan keluar juga. Nyawa mereka akan terselamatkan. Semua yang terluka dan sakit akan diberikan bantuan medis," kata Peskov.

"Apa yang harus dinegosiasikan dalam kasus ini?" tanya Peskov.

Sebelumnya, Presiden Zelensky menyatakan kesiapan Kiev untuk negosiasi evakuasi orang dari Azovstal Kamis, setelah pembicaraan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Pada Hari Selasa, Guterres mengadakan negosiasi dengan Presiden Putin di Moskow. Selama bagian terbuka pertemuan, Presiden Rusia menyatakan bahwa semua warga sipil, jika mereka benar-benar ada di Azovstal, bebas untuk keluar dari rencana, dan prajurit Ukraina harus melepaskan mereka.

Presiden mencatat koridor kemanusiaan Rusia dari Mariupol aktif, dan sekitar 130.000-140.000 orang telah menggunakannya, bebas pergi ke mana pun mereka mau, baik ke Rusia atau ke Ukraina.

Menurut Presiden Putin, jika warga sipil memang hadir di Azovstal, maka menjadikan mereka sebagai tameng manusia adalah kejahatan perang oleh batalion nasionalis Ukraina.

Presiden Putin juga menyatakan, prajurit Ukraina yang telah meletakkan senjata ditahan dalam kondisi yang sesuai dan menerima bantuan medis, jika perlu. Dia menyatakan, Rusia siap memberi PBB dan Palang Merah Internasional akses ke para tawanan perang ini.