JAKARTA - Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur mengklaim bahwa pihaknya sudah sering menertibkan sejumlah terminal bayangan bus antar kota antar provinsi (AKAP) di kawasan Jakarta Timur.
Namun menjelang hari raya Idulfitri dan puncak arus mudik, terminal bayangan di Jakarta Timur kian menjamur.
Kepala Suku Dinas (Kasudin) Perhubungan Jakarta Timur Dody Setiawan mengatakan, pihaknya rutin melakukan penertiban terhadap terminal bayangan.
"Penertiban setiap hari kita lakukan. Selain parkir liar, penertiban terminal bayangan juga jadi prioritas utama hampir setiap hari," kata Dody saat dikonfirmasi VOI, Minggu 24 April.
Namun ketika VOI menanyakan jumlah terminal bayangan di Jakarta Timur, Dody tidak dapat merinci karena dirinya belum melihat data laporan penertiban itu.
"Konfirmasi ke Kasiop (Sudin Perhubungan Jaktim), saya tidak pegang data," ujarnya.
Sebelumnya, fenomena terminal bayangan menjelang arus mudik semakin menjamur di wilayah Jakarta Timur. Hal itu pun dikeluhkan oleh perusahaan bus resmi yang beroperasi di Terminal khusus.
BACA JUGA:
Seperti yang ditemukan di Perusahaan Otobus (PO) Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur. Di lokasi ini, mereka mengeluhkan adanya terminal bayangan pada mudik Lebaran 2022.
Kepala Ageng PO Lorena Karina di Terminal Terpadu Pulogebang, Asik Heriyanto mengeluhkan keberadaan terminal bayangan karena membuat jumlah penumpang sepi.
Menurutnya, penumpang lebih dominan memiliki berangkat dari terminal bayangan lantaran tak mesti memenuhi prosedur protokol kesehatan (prokes) pencegahan COVID-19.
"Kemarin memang sempat rapat dengan Ditjen Perhubungan Darat terkait itu, tapi faktanya enggak ada (penindakan)," kata Asik di Terminal Terpadu Pulogebang.
Dia memberi contoh, masih sepinya keberangkatan penumpang di Terminal Terpadu Pulogebang saat ini yang bahkan belum mencapai 2.000 penumpang per hari.
Menurut dia, penumpang lebih memilih berangkat dari terminal bayangan seperti di kawasan Pasar Rebo, Pasar Induk Kramat Jati, Pangkalan Jati, hingga Sumber Arta.
Sementara PO di terminal resmi seperti di Terminal Terpadu Pulogebang tiap bulan mesti membayar restitusi ke pemerintah daerah sebesar Rp300 ribu.
"Protokol kesehatan di terminal dipeketat sama dengan bandara. Masuk harus pakai aplikasi PeduliLindungi. Padahal menurut saya enggak bisa disamakan," ujarnya.
Dia berharap agar pemerintah memberantas terminal bayangan, agar penumpang bus antar kota antar provinsi (AKAP) beralih ke terminal resmi.
Terkait
