PMI Dirikan Rumah Sementara untuk Korban Gempa di Pasaman Barat

SIMPANG EMPAT - Palang Merah Indonesia Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat telah mendirikan 31 unit rumah hunian sementara bagi korban terdampak gempa di Kecamatan Talamau.

"Hingga saat ini sudah siap 31 unit. Rumah itu telah ditempati oleh warga penerima manfaat," kata Penanggung Jawab Tim Operasi Tanggap Darurat Bencana (TDB) PMI Pasaman Barat Dedy Ihram di Simpang Empat, Senin 14 Maret.

Ia mengatakan pihaknya terus melakukan pendekatan ke semua pihak agar target awal pembangunan hunian sementara sebanyak 200 unit dapat tercapai.

Hunian sementara itu dibuat untuk kategori masyarakat terdampak dengan kondisi bangunan rumah milik mereka rusak berat di tiga wilayah Kejorongan di Nagari Kajai Kecamatan Talamau.

Menurutnya data tersebut diperoleh dari penilaian oleh para relawan di titik lokasi permukiman masyarakat terdampak dengan akurasi data yang terukur dan sudah sesuai prosedur tetap penanganan bencana yang diberlakukan pihak PMI.

"Kami berharap target awal bisa direalisasikan secepatnya agar kebutuhan dasar masyarakat bisa segera dipenuhi dan PMI bisa mencabut status tanggap darurat untuk kemudian dilanjutkan dengan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh pihak terkait," harapnya.

Ia menjelaskan hingga Minggu (13/3) PMI Pasaman Barat telah berhasil menghimpun donasi pembangunan hunian sementara sebesar Rp 111.450.000.

"Dari perhitungan PMI jumlah dana tersebut sudah bisa dialokasikan untuk membangun 90 unit hunian bagi korban terdampak bencana gempa Pasaman Barat," sebutnya.

Sementara itu Ketua PMI Pasaman Barat Risnawanto mengapresiasi dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur yang telah rela menyumbangkan rezekinya bagi masyarakat korban bencana di daerah itu.

"Semoga apa-apa yang sudah kita perbuat ini akan dicatatkan menjadi amal baik," ujarnya.

Pendataan dampak gempa yang terjadi terus dilakukan oleh Pemkab Pasaman Barat. Dari data terakhir sebanyak 13 orang meninggal dunia.

Pemukiman mengalami kerusakan 2.999 unit, kerusakan fasilitas pendidikan 75 unit, fasilitas kesehatan rusak 15 unit, fasilitas ibadah 40 unit, infrastruktur 26 unit dan kerusakan fasilitas pemerintah 42 unit.