Pernyataan Sekjen PBB Tentang Ukraina Dinilai Tidak Sesuai Statusnya, Menlu Rusia: Kami Sangat Menyesal

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membuat beberapa pernyataan tentang situasi di Ukraina timur yang tidak sesuai dengan statusnya, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, membuka pembicaraan dengan Utusan Khusus PBB untuk Suriah Geir Pedersen.

"Kami sangat menyesal, Sekjen PBB yang Anda wakili ternyata rentan terhadap tekanan Barat dan baru-baru ini membuat beberapa pernyataan yang tidak sesuai dengan status dan kewenangannya di bawah Piagam PBB," katanya, dikutip dari TASS 24 Februari.

Diplomat top Rusia itu mencatat, Moskow menyampaikan kepada Sekjen Guterres penilaiannya atas pernyataannya. Menurut Menlu Lavrov, Sekjen PBB tidak pernah menyatakan dukungan terhadap perlunya implementasi Minsk Accords dan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang hal yang sama.

"Sehubungan dengan situasi di Ukraina, Sekjen (PBB) tidak sekali pun bersuara untuk mendukung perlunya memenuhi persyaratan Paket Tindakan dan Resolusi 2202 dari Dewan Keamanan (PBB) Minsk, yang secara langsung menuntut untuk menyelesaikan semua masalah dengan koordinasi antara Kiev, Donetsk dan Lugansk. Tidak ada yang menyebutkan ini di Barat. Dan, sayangnya, sekretaris jenderal mengikuti contoh menyedihkan ini," kritik Menlu Lavrov.

Sebelumnya, Sekjen PBB Antonio Guterres membuat sejumlah pernyataan terkait situasi di Ukraina timur, mengkritik pengakuan DPR dan LPR oleh Rusia serta menegaskan, dia tidak akan menganggap prajurit Rusia di Donbass sebagai pasukan penjaga perdamaian.

Seperti yang sudah diberitakana, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut pengakuan Rusia terhadap kemerdekaan wilayah Donetsk dan Lugansk melanggar integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina, meminta semua pihak untuk fokus pada upaya penghentian permusahan dan melindungi warga sipil, seperti dituturkan juru bicara.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Juru Bicara Stéphane Dujarric, Sekjen PBB menyerukan penyelesaian damai konflik di Ukraina timur, sesuai dengan Perjanjian Minsk, sebagaimana disahkan oleh Dewan Keamanan dalam resolusi 2202 tahun 2015.

"Keputusan Rusia pelanggaran terhadap integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa," sebut Dujarric mengenai penilaian Sekjen PBB seperti mengutip UN News.

Dujarric menegaskan, sejalan dengan resolusi Majelis Umum yang relevan, PBB tetap sepenuhnya mendukung kedaulatan, kemerdekaan dan integritas teritorial Ukraina, dalam batas-batas yang diakui secara internasional.