Makassar--Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan solusi mengenai penataan rumah ibadah di Indonesia sudah diatur lewat Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Itu sudah ada solusinya, aturan-aturannya, PBM itu. Jadi sebenarnya solusinya sudah ada, sudah dibuat, cuma kadang-kadang orang tidak patuh. Kalau tidak patuh, maka akan ditegakkan hukum, law enforcement," kata Wapres Ma’ruf Amin di Makassar, Sulawesi Selatan, dilansir Antara, Senin, 31.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Wapres Nyatakan Dukungan Penuh Kehadiran Mal Pelayanan Publik di Sulsel
01 Februari 2022, 11:39
Wapres menjelaskan PBM Menag dan Mendagri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tersebut adalah kesepakatan dari berbagai majelis agama. Sehingga, lanjut Wapres, persoalan mengenai pendirian rumah ibadah berbagai agama pun penyelesaiannya sudah disepakati oleh para majelis lintas agama di Indonesia.
"Sebenarnya PBM itu merupakan kesepakatan majelis-majelis agama bagaimana menanganinya," tukasnya.
Oleh sebab itu, supaya tidak terjadi konflik antarumat beragama di daerah, Wapres mengimbau seluruh umat beragama untuk mematuhi peraturan tersebut.
"Sepanjang PBM itu dipatuhi, maka akan terhindar soal konflik rumah ibadah itu, karena sudah detail di PBM itu," tegasnya.
Konflik rumah ibadah JAI di Sintang
Kubah masjid di rumah ibadah JAI tersebut juga telah dibongkar untuk dialihfungsikan sebagai masjid bagi seluruh umat Islam.
"Rumah ibadah JAI yang sudah berdiri di Sintang agar dapat tetap difungsikan sebagai masjid yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh umat Muslim. Jika akan dimanfaatkan untuk fungsi yang lain, maka harus melalui musyawarah dengan Jamaah Ahmadiyah sebagai pemilik lahan dan bangunan," kata Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag Wawan Djunaidi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 30 Januari.
Artikel ini pernah tayang sebelumnya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
Terkait
