Deklarasi KAMI Dinilai Tak Beri Contoh Protokol Kesehatan di Tengah Pandemi
Tangkapan layar Youtube deklarasi KAMI

Bagikan:

JAKARTA - Din Syamsuddin bersama sejumlah tokoh mendleklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Partai Golkar ikut bersuara mengenai deklarasi yang dilakukan di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menyayangkan deklarasi secara terbuka yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Hal ini sama saja tidak memberikan keteladanan bagi masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan.

"Model deklarasi dengan mengumpulkan orang banyak atau massa apalagi mengabaikan protokol kesehatan karena sulit dihindari untuk tidak menjaga jarak bukan saja telah menyalahi aturan tapi sungguh tidak menunjukkan keteladanan bagi rakyat yang diatasnamakannya," kata Ace kepada wartawan, Selasa, 18 Agustus.

Deklarasi ini, juga dinilai Ace hanyalah langkah dari sejumlah elite politik yang berusaha mencari panggung namun sengaja dibungkus dengan gerakan moral. Penilaiannya ini didasari dengan hadirnya sejumlah tokoh politik dalam kegiatan ini.

Diketahui, dalam acara deklarasi yang diselenggarakan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta itu sejumlah dihadiri sejumlah tokoh politik yang terkenal sebagai oposisi pemerintah seperti Din Syamsuddin hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. 

Kembali ke Ace, dirinya sangat menyesalkan para elite tersebut bukannya memberikan contoh positif ke masyarakat malah melakukan hal sebaliknya. Padahal, banyak masyarakat yang berusaha menahan diri untuk tidak menimbulkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19.

"Rakyat saja saat ini yang biasanya merayakan kemeriahan HUT Kemerdekaan RI dengan berkumpul dan mengadakan berbagai kegiatan, mereka menahan diri untuk tidak menggelarnya. Karena mereka sangat menyadari bahwa saat ini dihindari untuk mengadakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan yang berakibat pada penularan COVID-19," ungkapnya.

Dia tak menampik setiap orang memang berhak untuk berkumpul dan menyuarakan pendapatnya. Apalagi, hak ini diatur dalam amanat konstitusi. Namun, Ace meminta semua orang termasuk tokoh politik menyadari saat ini Indonesia tengah berhadapan dengan pandemi COVID-19.

Lagipula, dia mempertanyakan alasan pendirian KAMI yang disebut-sebut sebagai gerakan penyelamatan Indonesia. "Pertanyaannya, apanya yang perlu diselamatkan? Sejauh ini, pemerintahan Jokowi ini merupakan produk dari mekanisme demokrasi yang telah sejalan dengan konsitusi kita dan hasil dari pemerintahan rakyat Indonesia," tegasnya.

"Jika ada hal yang memang perlu diluruskan tentu bisa ditempuh melalui mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada," imbuh Ace.

Sebelumnya, Din Syamsuddin bersama sejumlah tokoh termasuk mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Din Syamsuddin menegaskan KAMI dibentuk untuk membantu menangani persoalan bangsa.

“Bangsa Indonesia mengalami masalah besar, maka marilah kita bangkit untuk menyelamatkan. Saya pribadi dan tokoh lintas agama, kita ingin menyelamatkan negeri tercinta sebagai tanggung jawab kebangsaan, sebagai tanggung jawab kerakyatan,” kata Din Syamsuddin dalam deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa, 18 Agustus.

Bukan hanya di Jakarta, deklarasi KAMI diklaim Din Syamsuddin digelar bersamaan di sejumlah kota seperti Solo, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Medan, Semarang, Bandung, Palembang, Makassar, Banjarmasin. Deklarasi juga disebut Din Syamsuddin dilakukan oleh perwakilan Kami di luar negeri seperti AS, Australia juga Swiss.

Di hadapan massa, Din Syamsuddin menegaskan, KAMI dibentuk sebagai gerakan moral. Gerakan ini bercita-cita menegakan kebenaran dan menciptakan keadilan bagi masyarakat.

“Dan kami sebagai gerakan moral, bersama-sama kita bergerak dan berjuang. Bahwa gerakan moral tidak sepi dari politik, kita juga berpolitik. Tapi politik moral, tetapi politik berbasis nilai-nilai moral,” ujarnya.