MAKASSAR - Melalui Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, pemerintah merilis telah menyalurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp5,71 triliun selama semester pertama di tahun 2021.
"Untuk program PEN penyalurannya melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dan penyaluran PEN sudah di angka Rp5,7 triliun di Sulsel," ungkap Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan Syaiful di Makassar, Kamis 15 Juli.
Syaiful menyampaikan pemerintah telah menyalurkan anggaran untuk Program Penanggulangan COVID-19 dan PEN yang dikelompokkan menjadi empat klaster.
Realisasi terbesar terhadap dana PEN 2021 yakni pada klaster dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp2,03 triliun.
Dalam rangka memaksimalkan dukungan terhadap UMKM, pemerintah telah menempatkan kembali dana di Bank Sulselbar sebesar Rp1 triliun.
Penempatan dana tersebut merupakan penempatan tahap kedua dan diharapkan memperkuat modal Bank Sulselbar dalam melakukan penyaluran kredit UMKM dan industri padat karya.
Melalui penempatan tersebut, pemerintah menargetkan mampu menghasilkan tingkat beverage 50 persen menjadi Rp1,5 triliun Sampai dengan 30 Juni 2021, penyaluran ke debitur telah mencapai Rp1,13 triliun.
"Kita harapkan di triwulan III nanti juga akan kita salurkan sesuai dengan tahapan penyalurannya," ujar Syaiful.
Sehingga, kata dia, kebutuhan konsumsi dan perlindungan sosial bagi masyarakat terhadap penerapan PPKM mikro bisa tetap terpenuhi.
Realisasi tertinggi kedua adalah klaster Perlindungan Sosial yang telah terealisasi Rp1,97 triliun dalam bentuk PKH Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Pia Kerja BLT Desa, dan bantuan kuota internet.
Tanggulangi penambahan jumlah pengangguran
Upaya pemerintah dalam menanggulangi penambahan jumlah pengangguran dilaksanakan dalam bentuk Padat Karya di beberapa Kementerian yang tergabung dalam Klaster Program Prioritas Jumlah anggaran yang telah terealisasi di klaster Program Prioritas mencapai Rp509,52 miliar.
"Kita lihat sama-sama di triwulan III, berapa besar bantuan sosial dan program PEN yang mampu kita salurkan kembali," tambah Syaiful.
Sementara pada klaster Kesehatan, penyaluran mencapai Rp203.46 miliar berupa klaim COVID-19 dari 101 RS, iuran JKN dan penanganan COVID-19 pada DIPA Satker.
Selanjutnya guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan produktivitas sektor-sektor terdampak, pemerintah memberikan insentif pajak sebagai antisipasi dampak ekonomi pandemi COVID-19.
BACA JUGA:
Ikuti info dan berita lainnya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
Terkait
