Pengamat Sebut Pencegahan Korupsi sebagai Bukti Sulsel Wujudkan "Good Govermance"

MAKASSAR - Pengamat Pemerintahan dan Kebijakan Publik Dr Arief Wicaksono, menjelaskan keberhasilan Sulawesi Selatan mendapatkan kategori hijau Monitoring Center of Preventing Corruption (MCP) oleh KPK sebagai bukti Gubernur Sulsel telah mampu mewujudkan good governance dan clean government di jajaran Pemprov Sulsel.

Berdasarkan data KPK, nilai MCP pada Pemprov Sulsel 2021 meningkat signifikan. Jika pada 2020, nilai MCP berada pada angka 70,64 persen atau berada pada kategori biru, maka di pada 2021, nilainya naik menjadi 84,93 persen atau kategori hijau.

“Ini sebuah peningkatan prestasi, Pak Gubernur mampu menaikkan indeks pencegahan korupsi di Sulsel oleh KPK. Ini bagian dari banyak variabel bukti mewujudkan good governance,” ujar Dr Arief Wicaksono di Makassar, Kamis.

Kasus penangkapan OTT Nurdin Abdullah

Dia mengatakan, usai kasus penangkapan OTT (operasi tangkap tangan) oleh KPK terhadap mantan Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah (NA) 2021 lalu, memberikan citra buruk bagi Sulsel.

“Namun setelah ini ada peningkatan indeks pencapaian pencegahan korupsi di Sulsel. Citra negatif itu berubah menjadi positif,” jelas Wicaksono.

Ia menyebut capaian ini juga ditentukan berkat komitmen dan kebijakan di bawah arahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Dimana sejak Andi Sudirman menjabat sebagai Plt Gubernur, Pemprov terus berupaya dalam perbaikan sistem tata kelola pemerintahan.

Adapun area yang menjadi intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan Barang dan Jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak dan manajemen aset daerah.